“If you are going to go through hell, keep going.”
Winston Churchill, British PM
Posted with WordPress for BlackBerry.
09 Saturday Oct 2010
Posted Panglima Kata
in“If you are going to go through hell, keep going.”
Winston Churchill, British PM
Posted with WordPress for BlackBerry.
09 Saturday Oct 2010
Posted Camera Politica
inAnggaran Pidato SBY 1,9 M Masih Bisa Dinego
Klarifikasi Setneg Soal RKA-KL 2011
Sabtu, 09 Oktober 2010 , 00:19:00 WIB
RMOL.Sekretariat Negara (Setneg) menjelaskan, anggaran penyusunan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar Rp 1,9 miliar bukanlah harga mati, karena masih bersifat usulan rencana anggaran yang dalam pelaksanaannya masih dapat dilakukan penyesuaian.
“Perlu disampaikan keseluruhan anggaran penyiapan pidato Presiden yang sempat dirilis media itu masih bersifat usulan rencana anggaran yang dalam pelaksanaannya masih dapat dilakukan penyesuaian, dengan tetap mengedepankan aspek efisiensi dan efektifitas,” kata Kepala Biro Organisasi dan Humas Setneg, Djadjuk Natsir dalam suratnya yang diterima Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Hal tersebut menanggapi pemberitaan Harian Rakyat Merdeka edisi Selasa 5 Oktober 2010, berjudul “Tercatat Dalam RKA-KL 2011 Yang Dikirim Ke DPR. Busyet, Anggaran Pidato Yudhoyono Rp 1,9 Miliar.”
Dalam surat tersebut dijelaskan, secara umum komponen terbesar dari keseluruhan anggaran untuk keperluan biaya cetak. Pada komponen anggaran butir (a) yaitu, Penyusunan Pidato Kenegaraan Presiden di hadapan DPR dan DPD sebanyak tiga kali di bulan Agustus 2011 direncanakan sebesar Rp. 1.077.125.000 komponen biaya percetakan mencapai Rp. 945.000.000.
“Biaya percetakan sebesar itu merupakan antisipasi jika pidato kenegaraan Presiden di bulan Agustus 2011, disampaikan tiga kali, yakni pidato tentang RAPBN, pidato Kenegaraan dihadapan DPR, dan pidato pembangunan daerah dihadapan DPD,” paparnya.
Dikatakan, biaya percetakan direncanakan untuk mencetak naskah pidato Presiden dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris yang keseluruhannya untuk tiga kali pidato adalah sebanyak 15.000 eksemplar.
Naskah tersebut, lanjut Djadjuk, dibagikan kepada seluruh anggota DPR dan DPD, instansi pemerintah pusat dan daerah, perwakilan negara-negara sahabat dan organisasi internasional, serta kepada media di dalam dan di luar negeri.
“Komponen lainnya selain biaya percetakan adalah rencana honorarium dan penyusunan draf naskah pidato lintas kementerian sebesar Rp. 52.350.000 serta biaya perjalanan dinas terkait sebesar Rp. 75.180.000, dan biaya administrasi pengadaan sebesar Rp. 4.595.000,” jelasnya.
Terkait anggaran pada butir (b) yaitu penyusunan naskah pidato kenegaraan Presiden di awal tahun sebesar Rp. 225.985.000, komponen percetakan mencapai Rp. 189.000.000, Djadjuk menjelaskan, anggaran ini dimaksudkan dengan antisipasi apabila Presiden akan menyampaikan pidato di awal tahun 2011 mendatang. “Komponen lainnya adalah honorarium tim penyusun draf naskah pidato lintas kementerian sebesar Rp. 34.900.000, dan biaya administrasi pengadaan sebesar Rp. 2.085.000,” terangnya.
Adapun untuk butir (c), yaitu Penyusunan naskah pidato Presiden sebesar Rp. 170.000.000, kata Djadjuk, komponen anggarannya adalah honor sekretariat dalam satu tahun anggaran, antara lain untuk pengumpulan dan pengolahan data.
Menurutnya, pada butir (d) yaitu, penyelenggaraan diklat SDM untuk Kurikulum Naskah Pidato sebesar Rp. 431.632.000, anggaran sebesar itu direncanakan untuk tiga kegiatan pokok. Pertama, penyusunan naskah pidato yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pengumpulan data dan pembahasan draf kurikulum; kedua, pembuatan judul diklat yang didalamnya termasuk pembahasan draf modul, finalisasi modul, seminar revisi modul, dan sosialisai modul diklat pidato. Ketiga, pencetakan modul, meliputi pengadaan dan penjilidan.
93 M Untuk Gelar 5 Kali Perhelatan Internasional
KTT ASEAN Di Bali Lebih Gede Ketimbang Jakarta
Lebih banyaknya agenda perhelatan internasional pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2011 menimbulkan konsekuensi peningkatan rencana anggaran sebesar Rp 93 miliar.
Hal itu penjelasan dari Sekretariat Negara (Setneg) melalui surat yang ditandatangani Kepala Biro Organisasi dan Humas Setneg, Djadjuk Natsir sebagai penjelasan dari pemberitaan Harian Rakyat Merdeka edisi Kamis 7 Oktober 2010, berjudul “Setneg Siapkan 93 Miliar Untuk Gelar KTT ASEAN, Anggaran Pengamanannya Saja Rp 33,7 Miliar.”
Dalam suratnya, Djadjuk menjelaskan, anggaran sebesar Rp. 93 miliar itu sesungguhnya untuk menyelenggarakan 5 (lima) kali perhelatan internasional, yaitu (1). KTT ASEAN ke-18 yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan April 2011. (2). KTT ASEAN ke-19 yang dilaksanakan di Bali, pada bulan Oktober 2011, yang dirangkaikan dengan (3) KTT ASEAN + 1; (4) KTT ASEAN + 3; dan (5) East Asia Summit.
Menurutnya, dukungan anggaran sebesar Rp93 miliar atau tepatnya Rp 93.926.078.000 dipecah pada tiga alokasi yaitu pertama, KTT ASEAN ke-18 di Jakarta sebesar Rp. 30.282.837.000. Kedua, KTT ASEAN ke-19 di Bali sebesar Rp 61.954.741.000, dan ketiga, honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.688.500.000.
“Anggaran untuk KTT ASEAN ke-19 di Bali lebih besar dibandingkan KTT ASEAN ke-18 di Jakarta. Hal itu disebabkan karena KTT ASEAN di Jakarta hanya sebatas KTT ASEAN yang dihadiri para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan ASEAN. Sedangkan KTT ASEAN ke-19 di Bali karena dirangkaikan dengan KTT ASEAN + 1, KTT ASEAN + 3, dan East Asia Summit. Selain dihadiri para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN juga dihadiri 8 Kepala Negara/Pemerintahan mitra wicara ASEAN yang berasal dari Republik Rakyat Cina, Republik Korea, Jepang, India, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Rusia,” paparnya.
Dijelaskan, merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan Asing/Pimpinan Organisasi Internasional, Menteri Sekretaris Negara bertindak sebagai Ketua Panitia Negara urusan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan Asing yang hadir didalam KTT. Seperti halnya KTT ASEAN 2011 dengan memberikan dukungan VVIP, rangkaian kendaraan VVIP, ruang dan perlengkapan sidang, jamuan kenegaraan dan kesehatan VVIP.
Menurutnya, anggaran untuk KTT ASEAN ke-18 di Jakarta sebesar Rp. 30.282.837.000 sebagian besar dialokasikan untuk penerimaan 10 Kepala Negara dan Pemerintahan ASEAN dan pejabat pendampingnya sebesar Rp 17.481.736.000. Itu mencakup akomodasi VVIP dan panitia, rangkaian kendaraan VVIP, ruang dan perlengkapan sidang, jamuan kenegaraan dan kesehatan VVIP. Sedangkan alokasi anggaran lainnya adalah untuk pengamanan meliputi pengamanan VVIP oleh Paspampres sebesar Rp. 3.669.401.000, pengamanan VVIP oleh Asisten Operasi Mabes TNI sebesar Rp. 8.529.000.000, Pengamanan VVIP oleh BAIS sebesar Rp. 539.700.000.
Demikian pula, lanjut Djaduk, untuk anggaran KTT ASEAN ke-19 di Bali yang dirangkaikan dengan KTT ASEAN + 1, KTT ASEAN + 3, dan East Asia Summit, sebesar Rp. 61.954.741.000 sebagian besar yaitu Rp. 41.033.529.000 dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan 10 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan ASEAN serta 8 Kepala Negara/Pemerintahan mitra wicara ASEAN yang berasal dari Republik Rakyat Cina, Republik Korea, Jepang, India, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Rusia.
“Alokasi anggaran lainnya untuk pengamanan meliputi pengamanan VVIP oleh Paspampres sebesar Rp. 9.727.812.000, pengamanan VVIP oleh Asisten Operasi Mabes TNI sebesar Rp 10.189.250.000, pengamanan VVIP oleh BAIS sebesar Rp. 1.004.150.000,” urainya.
Menurut Djadjuk, bagi Indonesia KTT ASEAN di tahun 2011 menduduki peran penting. Pada KTT ASEAN ke-17 di Hanoi yang dijadwalkan 28-30 Oktober 2010 mendatang, Indonesia akan ditetapkan sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011.
“Keberhasilan KTT ASEAN 2011 itu sangat menentukan kredibilitas dan reputasi kepemimpinan Indonesia, utamanya dalam mengarahkan tercapainya pencapaian maksimal dari implementasi Piagam ASEAN dan Cetak Biru Komunitas ASEAN yang komprehensif. Indonesia menjadi salah satu tahapan yang signifikan bagi persiapan tinggal landas (launch pad) seluruh negara anggota ASEAN guna mencapai suatu Komunitas ASEAN yang kokoh di tahun 2015,” ungkapnya.
Dikatakan, pada lingkup pembangunan ekonomi domestik, penyelenggaraan KTT ASEAN pada tahun 2011 sangat tepat untuk dijadikan momentum bagi Indonesia dalam rangka mempromosikan segala potensi sumber daya dan kekayaan alam Indonesia, sekaligus menjadi sarana untuk ditunjukkan kepada dunia internasional bahwa situasi keamanan di Indonesia telah kondusif baik untuk melakukan investasi maupun untuk pariwisata.
Oleh karena itu, sambung Djadjuk, menjadi kewajiban bagi pemerintah dan segenap komponen bangsa untuk saling bersinergi dalam penyelenggaraan KTT ASEAN 2011 di Indonesia agar dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat terselenggara secara aman, cepat, tepat, efektif, efisien, dan dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah mengajak seluruh komponen bangsa untuk memberikan dukungan konstruktif, maksimal, dan komprehensif untuk keberhasilan penyelenggaraan KTT ASEAN di tahun 2011 mendatang,” ujarnya.
“Wajar Bila Banyak Terpakai Untuk Ongkos Percetakan”
Abdul Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR
Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja mengapresiasi penjelasan dari pemerintah terkait masalah anggaran penyusunan naskah pidato. Menurutnya hal itu memang perlu dilakukan karena berapa pun anggaran yang digunakan, harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan besarnya anggaran untuk naskah pidato Presiden. Tapi tatkala anggaran tersebut tidak ada penjelasannya, saya kira wajar saja kalau publik bertanya-tanya,” katanya, kemarin.
Dia sendiri memaklumi anggaran penyusunan naskah pidato sebagian besar tersedot biaya cetak. Selama ini pidato kenegaraan Presiden selalu dihadiri banyak orang. Misakan saja, pidato kenegaraan Presiden dihadiri 5000 orang, dan biaya cetak untuk naskah pidato itu sekitar Rp. 10.000, maka untuk sekali pidato saja Presiden sudah membutuhkan dana sebesar Rp. 50.000.000.
“Itu baru sekali pidato. Setahun itu kan Presiden banyak melakukan pidato, seperti pidato awal tahun dan upacara 17 Agustus yang pasti dihadiri banyak orang misalnya. Jadi wajar saja kalau biayanya banyak terpakai untuk biaya percetakan,” ucapnya.
Meski begitu, politisi PAN ini mengingatkan, masalah anggaran naskah pidato ini sebaiknya dijadikan pelajaran bagi pemerintah untuk lebih transparan lagi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan dugaan negatif.
“Wajar saja kalau ramai diberitakan. Saya saja sering bingung karena Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang diajukan kurang dijelaskan pengalokasiannya. Bahkan saya juga sering menemukan RKA-KL yang ternyata anggarannya itu cuma duplikasi,” ujarnya.
“Cukup Masuk Akal”
Chairuman Harahap, Ketua Komisi II DPR
Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap memaklumi, membengkaknya anggaran untuk penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2011 membengkak sampai Rp 93 miliar.
“Kita harus menyediakan segala sesuatunya dengan cermat. Karena itu menyangkut harga diri Indonesia di mata negara-negara lain. Jadi cukup masuk akal kalau biayanya agak menggelembung,” ujar Chairuman.
Diakui Chairuman, dalam KTT ASEAN kali ini Indonesia tidak hanya mengadakan KTT, tetapi juga akan mengadakan ASEAN + 1, ASEAN + 3, dan Summit. Konsekuensinya pemerintah harus menyiapkan pengamanan yang lebih kompleks, sistem akomodasi yang ekstra, dan tempat-tempat penginapan yang tentunya juga lebih banyak dari sebelumnya. Dengan demikian maka secara otomatis anggaran yang digunakan pun lebih besar dari KTT ASEAN yang biasa.
Namun politisi Golkar ini juga menyarankan, pemerintah harus lebih memperhatikan lagi efisiensi kegiatan pada acara tersebut. Kegiatan yang dilakukan hendaknya disesuaikan dengan visi yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.
Chairuman berjanji, pada pembahasan anggaran di Komisi II DPR pasti akan mencermati setiap kegiatan yang dilakukan pada KTT tersebut. BIla saat pembahasan ditemukan ada yang tidak sesuai, dirinya tidak segan untuk meminta pemerintah untuk memangkas anggarannya. [RM]
Posted with WordPress for BlackBerry.
09 Saturday Oct 2010
Posted Camera Politica
inIndonesia VS Uruguay Skor 1-7 dan Plat Mobil B 17 NUR
Irvan Beka | Sabtu, 9 Oktober 2010, 07:59 WIB
VIVAnews – Indonesia harus mengakui keunggulan Uruguay dalam pertandingan hari Jumat, 8 Oktober 2010. Bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia kalah 1-7.
Pasukan Merah Putih dalam pertandingan semalam mencetak gol lebih dulu. Di menit 18, Boaz Solossa membuat para pendukung Indonesia bersorak setelah sukses menjebol gawang Uruguay yang dijaga Juan Guillermo Castillo.
Namun sayang tak ada lagi gol yang bisa diciptakan tuan rumah. Markus Horison yang sempat memblok beberapa peluang emas tim tamu akhirnya tak kuasa lagi membendung serangan. Tujuh kali gawang Indonesia jebol oleh pasukan Oscar Tabarez. Skor akhir Indonesia kalah 1-7.
Angka 1-7 ini kebetulan sama dengan angka di plat nomor mobil milik Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yakni B 17 NUR yang terparkir di kantor PSSI semalam.
Namun Pelatih Indonesia Alfred Rield tidak merasa kalau kekalahan timnya adalah sebuah kebetulan. Ia mengakui keunggulan kualitas Uruguay.
Ia mengatakan hasil akhir pertandingan mencerminkan bagaimana perbedaan antara kualitas tim Asia Tenggara dengan tim kelas dunia. Pada Piala Dunia 2010 lalu, Luis Suarez dan kawan-kawan berhasil mencapai semi final. (umi)
Posted with WordPress for BlackBerry.
09 Saturday Oct 2010
Posted Camera Politica
in
Blunder Tifatul, Blunder PKS
Ahluwalia
08/10/2010 – 13:29

INILAH.COM, Jakarta – Keinginan sebagian kader PKS untuk mengganti Tifatul Sembiring dari kabinet dengan anggota DPR Kemal Aziz Stamboel diapresiasi jajaran pengurus DPP PKS. Ada apa?
Menjelang setahun umur Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, isu reshuffle memanas. Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergejolak. Ada satu menteri dari PKS yakni Tifatul Seiring yang dinilai layak untuk diganti.
Tifatul Sembiring
(inilah.com/Wirasatria)
Nama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini sebenarnya sudah santer terdengar, dan diketahui banyak orang sering membuat blunder. Blunder teranyar Tifatul Sembiring itu adalah soal singkatan AIDS pada akun twitternya.
Tifatul dikecam dan menjadi bulan-bulanan ribuan follower-nya gara-gara memplesetkan kepanjangan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome).
Di akun pribadinya @tifsembiring, Rabu (29/9/2010) sekitar pukul 09.30, Tifatul menuliskan sebagai berikut, “Kata Prof. Sujudi, mantan menteri kesehatan, agar mudah diingat, singkatannya adalah AIDS = Akibat Itunya Dipakai Sembarangan.”
Soal ini kemudian juga menjadi sorotan media asing. Salah satunya Straits Times. Harian itu memberitakan betapa tweet Menteri Tifatul telah menuai respons amarah dari sejumlah tweeps.
Presenter Desi Anwar, misalnya, melalui akunnya @desianwar, mengatakan, “Pak Tifatul, dengarkan saya. Jika Anda tidak dapat membuat tweet dengan baik dan tepat, lebih baik Anda diam.”
Blunder Tifatul ini ternyata dianggap bisa merugikan partai maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Belum lagi blunder lainnya. Dari sini, ada desakan dari internal pengurus pusat PKS untuk mengganti Tifatul dengan kader yang lebih pantas.
Mari tengok blunder lain yang pernah dilakukan Tifatul. Contoh soalnya kasus video mesum mirip artis Ariel, Luna Maya dan Cut Tari. Tifatul malah menganalogikan pandangan Islam dan Kristen tentang peristiwa penyaliban Nabi Isa atau Yesus. Lelucon garing ini menuai kecaman banyak pihak.
Pernyataan kontroversi Tifatul lainnya yang blunder adalah perihal wacana Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika tentang konten multimedia.
Rencana Tifatul terkait konten multimedia ini memancing reaksi miring publik, khususnya para pengguna jasa multimedia. Kesan yang muncul dari RPM ini terjadi pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Dalam kasus ini, Presiden SBY secara tidak langsung sempat ‘menyentil’ Tifatul. Presiden berharap para menteri KIB agar tidak mengeluarkan pernyataan terlalu dini yang bisa menimbulkan salah persepsi di kalangan masyarakat luas.
Diam-diam sejumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang enggan disebutkan namanya menegaskan partai mestinya mengganti Tifatul. “Parah, blunder-blundernya,” ujar sumber DPP PKS itu. [mdr]
Posted with WordPress for BlackBerry.
09 Saturday Oct 2010
Posted Camera Politica
inPSSI Kalah Telak Karena Tak Heningkan Cipta
Agus Rahmat
09/10/2010 – 05:02

INILAH.COM, Jakarta – Mengapa Tim Nasional Indonesia bisa kalah telak 1-7 melawan Uruguay? Karena sebelum bertanding tidak berdoa mengheningkan cipta terlebih dulu.
Pasalnya saat ini di Wasior Papua sedang tertimpa musibah banjir yang menewaskan hingga 101 korban jiwa. Terlebih lagi pertandingan ini dihadiri oleh Presiden SBY.
(inilah.com)
”Kok tidak ada mengheningkan cipta ya?” ujar Jurkam Greenpeace Indonesia, Hikmat Soeriatanuwijaya, saat dihubungi INILAH.COM (8/10) malam.
Biasanya, jika ada sesuatu peristiwa kemanusiaan, pasti ada pita hitam yang melekat di lengan setiap pemain. Atau setidaknya mengheningkan cipta. Namun, ini tidak terjadi pada pertandingan malam ini.
”Padahal, sekarang sedang ada banjir di Wasior,” sindir Hikmat.
Seperti diketahui, di setiap pertandingan sepakbola internasional, biasanya setiap ada bencana yang menelan banyak korban jiwa, didahulukan dengan mengheningkan cipta. [mah]
Posted with WordPress for BlackBerry.
09 Saturday Oct 2010
Posted Camera Politica
inMasih Ada Jurus Lain untuk Bibit-Chandra
Yuniawan Wahyu Nugroho | Vivanews Sabtu, 9 Oktober 2010, 00:02 WIB
VIVAnews – Penolakan Peninjauan Kembali (PK) kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah yang dilakukan Mahkamah Agung (MK) tidak membuat gentar tim pengacara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Tim pengacara bahkan sudah menduga PK tersebut ditolak. “Karena dalam KUHAP pra peradilan tidak dikenal upaya hukum banding, kasasi apalagi PK seperti itu,” kata Endriartono Sutarto, tim penasihat bagi tim kuasa hukum Bibit-Chandra, kepada VIVAnews, Jumat, 8 Oktober 2010.
Meski begitu, menurut mantan Panglima TNI tersebut, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena kasus yang menimpa pimpinan KPK ini sebenarnya tidak cukup bukti.
Selain itu, kata Endriartono, masih banyak upaya lain yang bisa dilakukan Kejaksaan Agung. “Tapi saya tidak mau sampaikan karena nanti dikira ngajarin, jadi mari kita tunggu saja,” kata Endriartono.
Bahkan kalau pada akhirnya Bibit-Chandra harus maju ke pengadilan, tim kuasa hukum menyatakan siap. Namun, jika itu terjadi sangat disayangkan karena Bibit-Chandra harus non-aktif dari KPK. “Padahal mencari satu orang untuk melengkapi KPK saja makan waktu berbulan-bulan, ini kan menyulitkan pemberantasan korupsi,” kata Endriartono.
Sebelumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar berpendapat, Kejaksaan Agung bisa saja mengeluarkan deponering atau menghentikan kasus demi kepentingan umum. “Kalau Kejaksaan Agung tidak berani keluarkan deponir, Presiden mengambil alih dengan memberikan abolisi,” kata Akil Mochtar saat dihubungi VIVAnews.com, Jumat 8 Oktober 2010.
Abolisi merupakan salah satu hak istimewa Presiden untuk membatalkan tuntutan terhadap seseorang sebelum putusan hakim ditetapkan atau sebelum vonis. Hak abolisi dari Presiden dinilai menjadi salah satu jalan keluar kasus ini.
Meski demikian, Akil menyodorkan beberapa alternatif lain. Pertama, deponering atau menghentikan kasus demi kepentingan umum. Kejaksaan bisa mengeluarkan deponir saat ini juga.
Karena sebelumnya sudah dikatakan bahwa kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bibit dan Chandra itu direkayasa. “Hasil Tim 8 yang dibentuk Presiden juga menemukan indikasi itu (rekayasa),” kata hakim yang juga mantan politisi Golkar ini.
Kedua, dikeluarkan SKPP baru dengan alasan yang lebih bisa diterima. “Tetapi ini tetap bisa diuji. Kalau deponir tidak bisa,” kata dia. Ketiga, atau alternatif terakhir, adalah maju ke pengadilan.
Bibit dan Chandra disarankan membuktikan dirinya memang tidak bersalah dalam persidangan nanti. “Kalau saya, akan saya hadapi pengadilan. Di sana buktikan bahwa tidak salah. Tidak perlu mengemis-ngemis institusi lain tapi lewat pengadilan, harus bisa buktikan tidak bersalah.”
Tetapi ada kekhawatiran bila akhirnya Bibit dan Chandra memilih maju ke pengadilan. Kekhawatiran itu adalah jika pengadilan menyatakan Bibit dan Chandra bersalah. Padahal, Akil melanjutkan, dalam pengadilan sebelumnya, Anggodo Widjojo, pengusaha yang menjadi terdakwa kasus dugaan suap sudah dinyatakan bersalah. “Itu kan jadi karut-marut. Mana yang benar?”
Kuasa hukum Anggodo Widjojo, Raja Bonaran Situmeang, mengaku puas dengan putusan MA yang tidak menerima pengajuan PK Kejaksaan Agung atas penolakan SKPP Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah. “Kalau begitu, berarti kita benar dong. Artinya, masih ada keadilan untuk Pak Anggodo,” ujar Bonaran yang sudah tidak diperbolehkan Pengadilan Tipikor menjadi pengacara Anggodo, karena jadi pihak terkait
Dengan putusan MA tersebut, Bonaran menyatakan, tim kuasa hukum akan segera meminta Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Nanti saya mau ajukan surat ke kejaksaan. Kita lihat saja sidang Bibit-Chandra nanti, apa benar dia memeras,” katanya.
Posted with WordPress for BlackBerry.
09 Saturday Oct 2010
Posted Camera Politica
inJumat, 08/10/2010 19:15 WIB
Kekayaan Penduduk Indonesia Melonjak 5 Kali Lipat
Nurul Qomariyah : detikFinance
detikcom – Zurich, Kekayaan penduduk di India dan Indonesia mencatat pertumbuhan terbesar di dunia. Kekayaan di Indonesia tercatat naik hingga 5 kali lipat dalam 1 dekade menjadi US$ 1,8 triliun atau sekitar Rp 16.500 triliun.
Pertumbuhan kekayaan Indonesia itu lebih cepat ketimbang India yang ‘hanya’ mencetak kenaikan tiga kali lipat dalam 1 dekade menjadi US$ 3,5 triliun.
Dengan tren tersebut, maka pada tahun 2015 diperkirakan kekayaan penduduk Indonesia bisa melonjak lagi menjadi US$ 3 triliun, sementara India naik hampir 2 kali lipat menjadi US$ 6,4 triliun.
Demikian laporan Global Wealth Report, Credit Suisse Research Institute yang dirilis di Zurich, Jumat (8/10/2010). Laporan ini didasarkan atas data yang dikumpulkan pada medio 2010 di lebih dari 200 negara di dunia.
Kekayaan yang dimaksud adalah nilai dari aset-aset finansial dan non-finansial (terutama real estate), tanpa utang rumah tangga. Data yang dipresentasikan adalah didasarkan pada data terbaik yang ada dari aset rumah tangga dan utang, diupdate dan dilakukan estimasi ketika diperlukan.
Proyeksi untuk 2015 dibuat Credit Suisse Research Institute daan didasarkan pada regresi korelasi antara pertumbuhan PDB, kekayaan dan level permulaan kekayaan per orang dewasa dikombinasikan dengan proyeksi PDB IMF.
Laporan itu menyebutkan, total kekayaan global 4,4 miliar penduduk dewasa dunia telah melonjak hingga 72% menjadi US$ 195 triliun dalam 1 dekade. Didorong oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi, nilai kekayaan itu diprediksi akan melonjak 61% menjadi US$ 315 triliun pada 2015.
China kini tercatat sebagai negara terkaya ketiga di dunia dengan kekayaan mencapai US$ 16,5 triliun, di bawah AS (US$ 54,6 triliun) dan Jepang (US$ 21 triliun).
Ini artinya AS menguasai 27% dari kekayaan dunia yang mencapai US$ 195 triliun, Jepang berada di urutan kedua dengan menguasai 11% dan China di posisi ketiga sebesar 8%. Sementara Prancis, Italia, Jerman dan Inggris berada di tempat keempat dengan kekayaan sebesar 6%.
Namun Credit Suisse memperkirakan jika sejarah pertumbuhan ekonomi China terus berlanjut, maka nilai kekayaan penduduk China bisa melonjak 111% pada 2015, dan bercokol pada posisi kedua sehingga menggusur Jepang.
Laporan ini juga menunjukkan jumlah miliuner di kawasan Asia Pasifik lebih banyak ketimbang di Eropa. Dari total 1.000 miliuner di dunia, 500 berada di Amerika Utara, 245 di Asia Pasifik dan 230 ada di Eropa.
“Laporan ini mengkonfirmasi bahwa negara-negara Asia Pasifik, yang sekarang menguasai konsumen kelas menengah dunia telah mendorong kekayaan dunia,” jelas Osama Abbasi, chief executive Officer Asia Pasifik Credit Suisse.
09 Saturday Oct 2010
Posted Camera Politica
inJumat, 08/10/2010 23:51 WIB
Hadiah Nobel
Cina Tersinggung, Panggil Dubes Norwegia di Beijing
Eddi Santosa : detikNews
detikcom – Beijing, Penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian kepada Liu Xiaobo berbuntut panjang. Pemerintah RRC melalui Kemlu memanggil Dubes Norwegia di Beijing untuk mengungkapkan ketidaksenangannya.
Dubes Kerajaan Norwegia di Beijing Svein O. Saether dipanggil Kemlu RRC pada Jumat (8/10/2010). Cina menyebut disiden Liu, yang tahun lalu dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, sebagai seorang ‘penjahat’. Demikian dipantau detikcom seperti dilansir De Trouw dari ANP.
Sebelumnya para diplomat Cina telah mengisyaratkan bahwa penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian kepada Liu Xiaobo dapat merusak hubungan bilateral Cina-Norwegia.
Kemlu Norwegia kepada pemerintah Cina telah menjelaskan bahwa Komite Nobel sangat independen dan bahwa pemerintah Norwegia tetap ingin menjaga hubungan baik dengan Cina.
Liu mendapat anugerah Hadiah Nobel Perdamaian 2010 atas ‘perjuangan panjangnya tanpa kekerasan untuk hak-hak asasi manusia di Cina’.
Posted with WordPress for BlackBerry.